Globalisasi, Kemiskinan, dan Agama

Respon Hizbut Tahrir

Muhammad Ismail Yusanto

Bagi negara-negara Dunia Ketiga, globalisasi tiada lain adalah imperialisme baru yang menjadi mesin raksasa produsen kemiskinan yang kejam dan tak kenal ampun. Jerry Mander, Debi Barker, dan David Korten tanpa ragu menegaskan,”Kebijakan globalisasi ekonomi, sebagaimana dijalankan oleh Bank Dunia, IMF, dan WTO, sesungguhnya jauh lebih banyak menciptakan kemiskinan ketimbang memberikan jalan keluar.” (The International Forum on Globalization, 2004:8). Jadi, globalisasi adalah produsen kemiskinan.

Namun ada yang belum jelas, yaitu bagaimana hubungan globalisasi dan kemiskinan di satu sisi, dengan agama (atau agama-agama) di sisi lain. Memang respon umum agama-agama adalah sikap resistensi terhadap globalisasi. Karena globalisasi dapat dikatakan sebagai ekspansi budaya Barat yang sekularistik, materialistik, dan liberal. Secara demikian, globalisasi dipastikan akan mengikis dan menggerus nilai-nilai spiritualitas dan religiusitas berbagai agama. Anis Malik Toha (2005:48) menerangkan di antara dampak globalisasi adalah,”…manusia harus mengubah (revise) atau merombak (deconstruct) pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan agama tradisional agar seirama dengan semangat zaman, zeitgeist, dan nilai-nilai yang diyakini “universal.””

Maka nilai-nilai agama yang dikatakan tradisional seperti penolakan aborsi, homoseksual, dan lesbianisme, dapat luntur ketika berhadapan dengan globalisasi yang tak mengenal moral. Namun persoalannya, apakah respon resistensi (penolakan) sudah cukup? Jelas tidak. Yang diperlukan tak sekedar menolak atau mengkritik globalisasi, tapi juga bagaimana solusi alternatif yang dapat diajukan, termasuk jalan untuk menuju solusi itu. Inilah perkara yang belum jelas ketika kita berbicara kaitan agama dengan globalisasi dan kemiskinan.

Maka dari itu, tulisan ini bertujuan menjelaskan 3 (tiga) poin yang saling terkait dalam konteks globalisasi, kemiskinan, dan agama; yaitu :

Pertama, bagaimana hubungan globalisasi dan kemiskinan. Akan dijelaskan dan dibuktikan bahwa globalisasi hanyalah penghasil kemiskinan bagi kebanyakan manusia di muka bumi.

Kedua, bagaimana respon agama (atau agama-agama) terhadap globalisasi. Akan dijelaskan bagaimana peta gerakan anti globalisasi, sehingga dapat diketahui di mana dan bagaimana posisi agama-agama terhadap globalisasi.

Ketiga, bagaimana respon Hizbut Tahrir terhadap globalisasi. Akan dijelaskan bagaimana Hizbut Tahrir dengan konsepnya yaitu Islam sebagai ideologi dan pemikiran menyeluruh (fikrah kulliyah) tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan, kiranya akan dapat menjadi harapan umat manusia untuk membebaskan diri dari neo imperialisme global yang menjadi substansi globalisasi.

Globalisasi dan Kemiskinan

Globalisasi adalah penghasil kemiskinan, karena globalisasi adalah neo imperialisme yang dilaksanakan negara-negara kapitalis untuk menghisap dan mengeksploitasi dunia. Itulah yang ingin kami tegaskan. Untuk itu, akan dijelaskan secara ringkas definisi globalisasi dan bukti globalisasi menjadi penghasil kemiskinan.

Globalisasi memang suatu realitas global yang yang rumit, kompleks, dan multi-dimensional. Karena itu, tidak mudah menemukan satu definisi tunggal yang dapat mencakup semua gejala dan fenomena globalisasi. Definisi globalisasi banyak sekali. Sebuah buku berjudul Globalization karya Alex Mac Gillivray (2006) menerangkan betapa banyaknya buku tentang globalisasi. Dikatakannya ada sekitar 3.300 buku berbahasa Ingris, 700 buku berbahasa Perancis, 670 buku berbahasa Jerman, dan ratusan buku lainnya dalam bahasa Rusia, Arab, India, China, Spanyol, dan lain-lain yang bicara seputar globalisasi. Karena itu wajar ada ratusan definisi globalisasi. (Rais, 2008:11; Sejati & Martanto, 2006:1,66, & 118; Salim, tanpa tahun:2; Winarno, 2004:39).

Kami tidak akan terlalu jauh membahas macam-macam definisi globalisasi dengan berbagai macam kategorisasi dan perspektifnya. Namun memang benar, harus ada sebuah definisi tentang globalisasi yang diadopsi, karena kejelasan definisi ini akan menentukan arah pembahasan dan penyikapan terhadap globalisasi. Bahkan pemahaman kita terhadap definisi globalisasi ini menentukan bagaimana arah masa depan kita. Menurut kami, substansi globalisasi adalah imperialisme baru, bukan yang lain.

Syaikh Fathi Muhammad Salim, seorang ulama dan pemikir terkemuka dari Hizbut Tahrir, telah menganalisis secara mendalam macam-macam definisi globalisasi dalam kitabnya Al-’Aulamah (globalisasi). Judul bukunya menggambarkan substansi pemahamannya yang akurat dan precise terhadap globalisasi. Bukunya secara lengkap berjudul Al-’Aulamah Hiya Adah Ar-Ra`sumaliyah al-Haditsah li As-Saitharah ‘Ala Al-’Alam, yang berarti : globalisasi adalah alat kapitalisme modern untuk menguasai dunia.

Syaikh Salim pertama-tama mendeskripsikan realitas globalisasi dengan cermat dengan menyatakan, “Pengertian globalisasi ringkasnya adalah : suatu proses memudarnya tapal batas antar negara-negara baik secara ekonomi, budaya, ideologi, maupun sosial, serta kondisi dunia global yang menjadi bagaikan kampung kecil di hadapan hegemoni kapitalisme, dengan sistem ekonominya yang penuh dengan keburukan, kezaliman, kerakusan, dan eksploitasi, juga sistem pemikirannya yang destruktif terhadap berbagai ideologi, moral, dan nilai lain.” (Fathi Salim, Al-’Aulamah, hlm. 2).

Syaikh Salim lalu mendefinisikan globalisasi dengan redaksi lain. Fokusnya adalah pada dua dimensi, yaitu dimensi ideologi dan ekonomi. Dalam dimensi ideologi, Syaikh Salim menegaskan, “Globalisasi adalah suatu proses menjadikan ideologi kapitalisme sebagai ideologi universal yang harus dianut oleh semua bangsa secara sukarela atau terpaksa, serta pemaksaan peradaban Barat dan nilai-nilainya kepada dunia.” Sementara dalam dimensi ekonomi, Syaikh Salim mengatakan,”Globalisasi adalah proses menjadikan sistem ekonomi kapitalis ala Amerika Serikat sebagai sistem dominan di dunia, dengan mengintegrasikan perekonomian lokal ke dalam tatanan perekonomian global melalui privatisasi, pasar bebas, dan mekanisme pasar pada semua perekomian negara-negara di dunia. Ini berarti penghapusan semua batasan dan hambatan terhadap arus perpindahan barang, modal, dan jasa yang bersandar pada kekuatan pengaruh Amerika Serikat. WTO, Bank Dunia, dan IMF tiada lain hanyalah alat untuk memaksakan kekuatan Amerika Serikat itu.” (Fathi Salim, Al-’Aulamah hlm. 8).

Jadi, apa substansi globalisasi? Syaikh Salim kemudian menyimpulkan,”Fa-hiya bi ikhtishar isti’mar jadid.” (Jadi, globalisasi ringkasnya adalah imperialisme baru). (Fathi Salim, Al-’Aulamah, hlm. 18).

Penilaian bahwa globalisasi identik dengan imperialisme baru ini sebenarnya bukan pandangan yang keterlaluan atau berlebihan, karena memang demikianlah faktanya. Tak sedikit intelektual dan akademisi yang –sejalan dengan kesimpulan Syaikh Salim ini– menyimpulkan globalisasi adalah neo imperialisme atau neo kolonialisme. Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitabnya Al-Muslimun wa Al-’Aulamah hlm. 17 menyatakan bahwa globalisasi adalah bentuk baru atau penghalusan bahasa dari imperialisme yang telah di-make-up wajahnya. (Usman, 2003:262) Menurut Khor (1995) dan Ling (2000), globalisasi bagi negara-negara dunia ketiga sama saja dengan kolonialisasi. (Sejati & Martanto, 2006:3). Jeffrey Sachs, profesor ekonomi dari Universitas Colombia Amerika Serikat, menilai bahwa globalisasi tak lain adalah bungkus baru dari developmentalisme yang merupakan episode lanjutan dari imperialisme yang gagal dalam bentuk awalnya. (Prasetyantoko, 2001:15). Budi Winarno (2004) menulis buku dengan judul yang terus terang tanpa tedeng aling-aling : Globalisasi Wujud Imperialisme Baru. Amien Rais dalam bukunya Selamatkan Indonesia! (2008:27) menyatakan pula bahwa globalisasi yang dikembangkan Amerika hakekatnya adalah sebuah neo imperialisme. Mansour Fakih menegaskan hal serupa dengan menyatakan,”Globalisasi yang ditawarkan sebagai jalan keluar bagi kemacetan pertumbuhan ekonomi bagi dunia ini…telah dicurigai sebagai bungkus baru dari imperialisme dan kolonialisme.” (Fakih, 2001:211).

Kesimpulannya, globalisasi tiada lain adalah neo imperialisme. Inilah definisi yang paling tepat dan pantas untuk globalisasi, tak lebih dan tak kurang. Dengan demikian, akan mudah dipahami bagaimana hubungan globalisasi dengan kemiskinan. Globalisasi sungguh adalah penghasil kemiskinan dunia.

Memang globalisasi selalu digembar gemborkan oleh para aktornya sebagai sesuatu yang menguntungkan karena menghasilkan kemakmuran dunia. Kapitalisme sebagai ideologi dasar globalisasi diklaim oleh Robert Gilpin dan Jean Millis Gilpin sebagai,”pencipta kesejahteraan paling berhasil yang pernah dikenal dunia.” (Gilpin & Gilpn, 2002:xv). Namun persoalan sesungguhnya adalah distribusi dari kesejahteraan itu. Jadi yang harus dipersoalkan bukanlah apakah globalisasi menghasilkan kemakmuran atau tidak, melainkan apakah kemakmuran itu didistribusikan secara adil atau tidak.

Faktanya, globalisasi hanya menguntungkan negara-negara industri kaya. Sementara hanya sedikit negara berkembang (itu pun hanya segelintir penduduknya) yang mendapatkan manfaat globalisasi. Joseph Stiglitz, pemenang Nobel bidang ekonomi tahun 2001, dalam bukunya In the Shadow of Globalization dengan terus terang mengatakan pemenang globalisasi adalah negara-negara industri (lama dan baru), sementara sebagian besar negara berkembang menjadi pecundang. (Hadar, 2004:42). Banyak data menunjukkan fakta keras ini.

Laporan United Nations Human Development tahun 1999 menyebutkan, seperlima orang terkaya dari penduduk dunia mengkonsumsi 86 % semua barang dan jasa. Sedangkan seperlima yang termiskin hanya mendapatkan 1 % lebih sedikit. Seperlima yang terkaya juga menikmati 82 % perdagangan dan 68 % Investasi Asing Langsung (FDI=Foreign Direct Investment), sedang seperlima yang termiskin hanya mendapatkan 1 % lebih sedikit. (The International Forum on Globalization, 2004:31).

Data kesenjangan tahun 1999 ini tidak banyak berubah jika dibanding data tahun 1980 ketika globalisasi mulai beroperasi dengan neoliberalismenya, saat Margaret Thatcher dan kemudian Ronald Reagan menduduki kursi kekuasaan. (Wibowo & Wahono, 2003:20). Robert H. Strahm menggambarkan data tahun 1980 dengan berkata,”Kita hidup dalam sebuah dunia, di mana 26 % penduduknya (di negara-negara industri Blok Barat dan Blok Timur) menguasai lebih dari 78 % produksi, 81 % penggunaan energi, 70 % pupuk, dan 87 % persenjataan dunia. Sementara 74 % penduduk dunia di negara-negara berkembang (Afrika, Asia, dan Amerika Latin) hanya mendapat seperlima produksi dan kekayaan dunia.” (Strahm, 1999:3).

Walhasil, di satu sisi, globalisasi memang sangat menguntungkan negara-negara kapitalis, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs=multi national corporations). Menurut catatan Duncan McLaren dan Willmore (2003:3), pada tahun 2003 lima ratus perusahaan multinasional mengontrol hampir dua pertiga perdagangan dunia. Bahkan lima perusahaan multinasional terbesar dunia secara bersama-sama menghasilkan angka penjualan tahunan yang lebih besar dibanding pendapatan 46 negara termiskin di dunia. (Sejati & Martanto, 2006:72). Pada tahun 1999, hasil penjualan dari lima korporasi papan atas (General Motors, Wal-Mart, Exxon-Mobil, Ford Motor, dan Daimler-Chrysler) lebih besar dibanding GDP 182 negara. (The International Forum on Globalization, 2004:41).

Namun di sisi lain, globalisasi hanya menghasilkan kemiskinan untuk negara-negara berkembang. Pada pertengahan 1990-an, dengan standar kemiskinan ekstrim yakni konsumsi sebesar satu dolar AS per hari, kurang lebih 33 % penduduk negara-negara berkembang hidup dalam kemiskinan. Dari jumlah itu, 550 juta jiwa ada di Asia Selatan, 215 juta jiwa ada di Sub-Sahara Afrika, dan 150 juta jiwa di Amerika Latin. (Castel, 2000:243, dikutip oleh Sejati & Martanto, 2006:75).

Kesenjangan kaya miskin sebagai akibat globalisasi juga dapat dilihat dari data yang mengiris hati berikut. Untuk perbaikan pendidikan dasar di seluruh negara berkembang, dibutuhkan dana 6 miliar USD setahun. Jumlah ini lebih sedikit dibanding dana 8 miliar USD setahun untuk belanja komestik di AS saja. Untuk instalasi air dan sanitasi seluruh negara berkembang, diperlukan 9 miliar USD setahun, lebih kecil dari dana konsumsi es krim di Eropa yang besarnya 11 miliar USD setahun. Untuk pemeliharaan kesehatan dan nutrisi, seluruh negara berkembang perlu 13 miliar USD setahun, lebih kecil dibanding dana untuk pakan hewan piaraan (anjing dan kucing) di Eropa dan AS yang besarnya 17 miliar USD setahun. (Rais, 2008:22).

Itulah hakikat globalisasi yang jahat, yaitu neo imperialisme negara-negara kapitalis untuk menghisap dan mengeksploitasi negara-negara berkembang. Globalisasi adalah penghasil kemiskinan.

Respon Agama : Memahami Peta Gerakan Anti Globalisasi

Dikarenakan berbagai dampak buruk globalisasi, wajar kalau muncul respon berupa protes dan kritik tajam terhadap globalisasi, yang disimbolkan dengan berbagai simptomnya, seperti WTO dan berbagai summit yang dilakukan oleh G-8, IMF, EU, APEC, AFTA, dan seterusnya. Gelombang protes atas globalisasi di Seattle pada Nopember 1999, berlanjut di kota-kota besar lain tempat berbagai pertemuan internasional berlangsung, seperti Washington, Millan, Melbourne, Prague, Nice, Gothenburg, Quebec City, Genoa, London, Barcelona, Doha, dan Cancun. (Sejati & Martanto, 2006:91).

Bagaimana peta gerakan anti globalisasi yang ada? Lalu di mana posisi agama dalam peta gerakan tersebut? Eric Hiariej dalam artikelnya Gerakan Anti Kapitalisme Global telah mencoba membuat peta gerakan anti globalisasi itu, namun memang tidak jelas di mana posisi atau peran agama dalam peta yang dibuatnya tersebut. (Sejati & Martanto, 2006:85-107).

Hiariej mengutip klasifikasi gerakan anti globalisasi menurut Manfred Steger (2002) dan Callinicos (2003). Dalam versi Manfred Steger, gerakan ini secara sederhana dipilah mengikuti pemilahan klasik “kanan” dan “kiri” sebagai berikut :

Pertama, kelompok kanan, yaitu para proteksionis nasionalis, yang cenderung menyalahkan globalisasi sebagai biang penyebab berbagai penyakit sosial, ekonomi, dan politik yang menimpa masyarakat di negara asalnya. Mereka mencela perdagangan bebas, kekuatan investor global, dan perusahaan multinasional yang dianggap menyumbang kerusakan sosial di negara mereka. Para proteksionis nasionalis menuntut keutuhan bangsa dan negaranya dari elemen-elemen asing. Menurut Steger, mereka ini contohnya adalah Patrick Buchanan, Jorg Haidar, Jean-Marie Lepen, Gerhard Frey dan Gianfranco Fini.

Kedua, kelompok kiri, yang disebut Steger egalitarian internasionalis. Mereka ini meliputi partai-partai politik progresif dengan visi dunia yang lebih adil dan merata antara Utara dan Selatan, serta berbagai NGO yang mengusung isu-isu lingkungan, HAM, buruh, dan perempuan. Para egalitarian internasionalis menuduh para elit penggerak globalisasi telah memaksakan neoliberalisme yang menjadi sumber ketimpangan global, pengangguran, degradasi lingkungan, dan matinya kesejahteraan sosial. Kelompok kiri ini bermaksud mengambil alih proses globalisasi dari tangan para pengambil kebijakan neoliberal dan pemilik modal. Menurut Steger, mereka ini contohnya adalah aktivis anti korporasi Ralph Nader, kelompok pergerakan seperti Zapatista (Meksiko) dan Chipko (India), dan berbagai NGO seperti International Forum on Globalization, Global Exchange, dan Focus on the Global South. (Sejati & Martanto, 2006:97-98).

Sementara menurut Callinicos (2003) gerakan anti globalisasi dipilah lebih lengkap menjadi enam kelompok :

Pertama, kelompok reaksioner, atau para romantic capitalism. Mereka memperjuangkan masyarakat baru berdasarkan kerinduan akan masa lalu yang ideal tanpa sepenuhnya menolak modernitas. Contohnya kelompok dengan ideologi Kanan Jauh di Amerika yang memandang integrasi transnasional sebagai ancaman serius.

Kedua, para borjuis penentang kapitalisme. Mereka ini contohnya Norena Heertz yang posisi ideologisnya sebenarnya tidak anti kapitalisme. Bagi Hertz, yang menjadi soal bukan korporasi besar, tapi perimbangan antara politik dan pasar. Mengingat globalisasi menempatkan politik di bawah kendali pasar, maka kelompok ini menyerukan harus ada perimbangan politik dan pasar, agar korporasi besar tidak mengendalikan negara demi kepentingannya sendiri.

Ketiga, kelompok localist anti-capitalism. Kelompok ini mencakup aktivis dan intelektual yang memperjuangkan mekanisme pasar yang diperbarui dan lebih terdesentralisasi sebagai jawaban terhadap globalisasi. Mereka mengajukan localization, sebagai alternatif globalisasi. Gagasan ini diwujudkan dalam bentuk fair trade pada level mikro antara produsen dan konsumen. Konsumen di Utara harus mengutamakan hubungan dagang yang lebih adil terhadap produsen di Selatan.

Keempat, kelompok reformis. Mereka merupakan kelompok gerakan buruh yang reformis, dengan mengacu pada strategi demokrasi sosial (sosdem) untuk menggapai sosialisme lewat jalan parlementer. Mereka ingin membuat kapitalisme yang lebih manusiawi, atau lebih terregulasi. Contoh figurnya adalah James Tobin dan Susan George, yang menghendaki kembalinya kapitalisme Keynesian yang diperbarui, bukan hanya untuk Amerika dan Eropa, tapi juga untuk seluruh dunia.

Kelima, para otonomis. Dengan inspirasi gerakan Tute Bianche di Italia dan Zapatista di Mexico, kelompok otonomis menolak sentralisasi kekuatan dan justru mengedepankan metode yang berbeda-beda dalam mengorganisir berbagai aksi perlawanan.

Keenam, para sosialis. Mereka adalah sisa-sisa elemen sosialis sekitar gerakan buruh dan organisasi revolusioner, setelah surutnya sosialisme. Sebagian besar mereka adalah kau