HTI-Press. DPD II Hizbut Tahrir Indonesia Kabupaten Majalengka, Jabar kembali menggelar acara Halaqah Islam dan Peradaban (HIP). Kali ini HIP edisi II mengangkat Tema: ”GOLPUT Halal Haram? Demi Status Quo atau Kemaslahatan Umat?”. Seperti halnya HIP edisi I, kali ini pun HIP digelar di Studio Radio Gamma FM Majalengka dengan format dialog langsung antara narasumber dengan undangan yang hadir di studio serta lewat sms dan line telepon untuk para pendengar radio.

Acara yang digelar pada Selasa malam Rabu, 24 Februari 2009 M/28 Shafar 1430 H pukul 20.00 sampai 22.00 tersebut menghadirkan 3 narasumber yaitu : Obay Sobari Adenan, S.Pd. (Ketua Forsilima/GAM), Drs. M. Sya’roni, M.Ag. (Akademisi UNMA), dan Ust. Yayat Rohyatna, S.S., S.IP. (Ketua Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia DPD II Kabupaten Majalengka).

Tema bahasan yang diangkat cukup menggugah perhatian forum dan pendengar radio, apalagi ditengah suasana ramai menjelang pemilihan umum langsung serta lahirnya fatwa MUI yang mengharamkan golput.

Suasana hangat mulai terbangun dengan pernyataan awal dari pak Obay Sobari yang mengatakan bahwa masyarakat sebetulnya sudah apatis dengan pemilu, dan maraknya gambar caleg menunjukan ketidakpercayadirian mereka sehingga perlu menampilkan dan mencitrakan diri sebagai sosok yang layak untuk diberikan kepercayaan/amanah. Pembicara kedua menyoroti pentingnya pemilu sebagai sarana untuk melahirkan pemimpin yang amanah. Sementara Ust. Yayat menegaskan bahwa pemilu adalah pilar dalam demokrasi, sehingga demokrasi tidak syah kalau tidak ada pemilu, maka saking pentingnya pemilu menjadikan seluruh pihak (termasuk MUI) merasa perlu untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap pemilu.

Terkait fatwa MUI tersebut semua narasumber sepakat mengatakan bahwa keluarnya fatwa tersebut adalah ceroboh, tidak mendidik, tidak argumentatif. Fatwa MUI berimplikasi sangat jauh, karena membuat masyarakat merasa ‘berdosa’ bila tidak memilih. Terlepas dari banyaknya alasan orang untuk tidak memilih, ternyata di masyarakat ada kelompok ‘golput aktif’ baik dengan alasan ideologi maupun ekonomi. Misalnya masyarakat menyadari bahwa sistem demokrasi tidak bisa lepas dari money politik sehingga masyarakat akan memilih siapa yang ’memberi’ banyak.

Lebih jauh narasumber mengatakan bahwa demokrasi dan pemilu tidak akan laku di tengah masyarakat muslim. Karena sistem demokrasi akan memaksa rakyat untuk aktif dalam pemilu. Persoalannya adalah bahwa sistem akan memaksa rakyat untuk mengikuti peraturan/undang-undang bikinan manusia, sementara umat islam tidak akan pernah rela untuk diatur hidupnya dengan aturan bikinan manusia. Sehingga keikutsertaan dalam pemilu tidak boleh dipaksa-paksa yang hal itu hanya akan menambah jumlah angka golput yang memang sudah cukup besar.

Kondisi ini menyebabkan adanya pemetaan kelompok masyarakat : 1) ingin islam ideologis murni, baik fikroh maupun thariqah, 2) selingkuh ideologis, meyakini islam sebagai ideologis tetapi mengadopsi sistem sekular sebagai jalannya, 3) meyakini sistem kapitalis sebagai sistem yang baik, 4) masih remang-remang.

Maka kalau memang selama ini sistem yang ada telah melahirkan berbagai kerusakan, apakah tidak ada keinginan untuk mencoba mengadopsi sistem alternatif, yaitu sistem Islam?

Tingginya angka golput saat ini bukan gambaran keputusasaan masyarakat dengan kerusakan sistem yang ada, tetapi sangat mungkin karena kesadaran masyarakat untuk kembali pada sistem yang benar, yaitu Syariat Islam dibawah naungan Khilafah Islamiyyah.

Semoga turunnya pertolongan Allah ini tidak perlu menunggu waktu lebih lama lagi. Insya Allah. (Humas HTI DPD II Kab. Majalengka)

Tweet

Bagikan

Artikel ini diposting pada tanggal 1 March 2009 pukul 08:36 pada kategori Liputan Kegiatan. Anda dapat melacak post ini melalui RSS 2.0 feed. Anda dapat meninggalkan komentar, atau lacak balik pada situs anda.