MUI tak Pernah Memfatwakan Golput

SEMARANG—Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Te ngah, KH Ahmad Daroji, menegaskan, MUI tidak pernah memfatwakan golongan putih golput) karena kata-kata gol put masih mengalami penafsiran yang berbeda-beda di masyarakat. “Fatwa MUI tidak menyebut secara spesifik kata golput’, tetapi bagi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya,” ujar Daroji saat menjadi pembicara dalam diskusi Golput, Antara Haram dan HAM di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (7/3).

Ia menganggap, hingga kini belum ada kesepakatan di masyarakat tentang arti kata ‘golput’. Misalnya, orang yang memang tidak menggunakan hak pilihnya ketika sedang tidak ada di tempat atau belum tercatat dalam daftar pemilih tetap DPT) tentu tidak termasuk golput.

Oleh karena itu, MUI tidak menggunakan kata ‘golput’ dalam fatwa haram bagi orang yang memiliki hak pilih, tetapi tidak menggunakannya. Di samping itu, lanjutnya, fatwa tersebut merupakan upaya MUI untuk mendorong masyarakat agar mendukung upaya pembentukan pemerintahan yang baru melalui pemilu. “Artinya, masyarakat harus taat terhadap pemerintah,” ujarnya.

Daroji mengingatkan kepada pemilih untuk memilih calon pemimpin yang memiliki empat kriteria, yakni pandai, dapat dipercaya, jujur, dan menyampaikan apa yang ada (fatonah, amanah, sidiq, dan tablig). “Jika ada pemimpin yang memiliki kriteria tersebut, wajib dipilih. Demikian sebaliknya, jika memilih pemimpin yang tidak memiliki empat kriteria tersebut, haram hukumnya,” ujarnya.

Namun, hal itu bukan harga mati bahwa pemimpin yang akan dipilih harus memiliki empat kriteria tersebut. “Setidaknya, pilihan ditujukan kepada calon pemimpin yang memiliki sifat mendekati empat kriteria tersebut,” ujarnya.

Yang jelas, tambah Daroji, fatwa MUI merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah untuk menekan angka golput di kalangan umat Muslim.

Sementara itu, anggota KPU Jateng, Siti Malikhatun Badriyah, mengatakan, golput tidak dapat disamaratakan dengan semua masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sebab, ada beberapa alasan mengapa masyarakat tidak memilih. Di antaranya, alasan admi nistrasi, teknis, pragmatis, dan politis. Misalnya, alasan administrasi biasanya terjadi pada masyarakat yang namanya tidak tercatat di daftar pemilih tetap (DPT). “Alasan itu tidak dapat dikatakan sebagai golput karena namanya memang tidak masuk dalam DPT,” ujarnya. Menurutnya, yang dapat dikatakan golput adalah masyarakat yang memiliki hak pilih dan memiliki kesempatan memilih, namun tidak menggunakannya.

Pendapat berbeda diungkapkan Johny Nelson Simanjuntak, anggota Komnas HAM. Menurutnya, golput merupakan sikap politik yang tidak boleh dikatakan sebagai tindakan keji atau tak bermoral. “Golput merupakan bentuk kritik terhadap bentuk praktik sistem politik yang selama ini tidak sejalan dengan cita-cita masyarakat,” tegasnya.

Bahkan, kenyataan di lapangan banyak ditemui praktik politik yang kotor, menggunakan cara-cara yang licik, dan politik uang. “Yang jelas, golput tidak bisa dianggap sebagai kriminalisasi,” imbuhnya. (Republika online; Minggu, 08 Maret 2009 pukul 22:21:00)

Tweet

Bagikan

 Cetak halaman ini      

Artikel ini diposting pada tanggal 9 March 2009 pukul 07:27 pada kategori News Dalam Negeri. Anda dapat melacak post ini melalui RSS 2.0 feed. Anda dapat meninggalkan komentar, atau lacak balik pada situs anda.

« Pengguna Perbankan Syariah Indonesia Hanya 2,8 Persen

Mencintai Rosulullah SAW? Terapkan Syariah Islam, Campakkan Kapitalisme! »

11 komentar untuk “MUI tak Pernah Memfatwakan Golput”

1. nanadecoco :
   9 March 2009 pada 09:59

   Sebaiknya MUI berani memfatwakan HARAM memilih PEMIMPIN SEKULER dan WAJIB Umat Islam Indonesia menerapkan Syariah Islam supaya masyarakat awam bisa melihat ketegasan para ULAMA!

2. azka :
   9 March 2009 pada 12:23

   Yes…yes…yes…
   I LOVE GOLPUT………..
   COZ gak ada pemimpin yang oke buat dicentang…
   Mending nunggu dulu sampai ada seorang pemimpin yang seperti Kanjeng Nabi Muhammad dan sistem yang ngatur ya tentunya Islam.
   Rugi banget deh kalo pemilu kali ini gak GOLPUT.

3. Jas :
   9 March 2009 pada 14:29

   Saya pikir, MUI lebih baik fokus untuk meningkatkan SDM umat islam, menbendung arus kristenisasi yang kian marak dan semakin canggih, gencar melakukan sosialisasi ajaran islam yang sesuai alquran, yang mana kita semua tahu umat Islam di Indonesia masih banyak yang dangkal dalam pengetahuannya terhadap ajaran Islam, masih banyak umat yang belum dapat memahami alquran dengan baik, mempersatukan umat dan menggalang dana untuk pembangunan umat. Daripada mengurusi sistem demokrasi yang berasal dari barat, yang banyak kelemahan dan manipulasi umat. Menurut saya DEMOKRASI(ala barat)adalah tidak lebih dari Demontrasi kreatif siasati rakyat untuk di eksploitasi

4. ndJoe :
   9 March 2009 pada 20:44

   @MUI: harap diperhatikan ya klo menggunakan sistem demokrasi kyk gini pemimpin pasti akan berupaya “balik modal” karena buat promosi diri aja biaya’a cukup mahal. mestinya Demokrasi yg diharamkan sehingga Indonesia menetapkan sistem syariah, bukan demokrasi yg cuma buang-buang duit

5. adivictoria1924 (www.adivictoria1924.wordpress.com) :
   10 March 2009 pada 06:51

   sekali lagi..negara ini bukan hanya perlu pemimpin yang sholeh dan beraqhlak mulia, namun juga sistemnya pun harus diganti mendaji sistem khilafah…

   amin…

6. adivictoria1924 (www.adivictoria1924.wordpress.com) :
   10 March 2009 pada 06:52

   sekali lagi..negara ini bukan hanya perlu pemimpin yang sholeh dan beraqhlak mulia, namun juga sistemnya pun harus diganti menjadi sistem khilafah…

   amin…

7. Abdun :
   10 March 2009 pada 11:12

   Demokrasi adalah sistem kufur! Demokrasi merampas kedaulatan Allah SWT sebagai Pembuat Hukum, Penentu Halal Haram! Demokrasi meletakkan penentu halal haram, baik buruk, boleh dan tidak boleh di tangan rakyat/manusia/wakil rakyat. Inilah bentuk kekufuran demokrasi yang nyata atas Islam! Jadi HARAM mendakwahkan demokrasi, menyerukan, mempraktekkan, mendukung dan terlibat dalam demokrasi!

8. d1an :
   11 March 2009 pada 11:02

   kriteria pemimpinnya masih kurang satu.
   anti kapitalisme, mengusung syariah & khilafah ^^

9. zaky :
   11 March 2009 pada 20:13

   yuk golput yuk……….
   GolPut ( golongan putih )= golongan suci
   SUCI DARI SISTEM KOTOR….
   OK!!!!!!

10. zaky :
    11 March 2009 pada 20:14

    yuk golput yuk……….
    GolPut ( golongan putih )= golongan suci
    SUCI DARI SISTEM KOTOR….
    OK!!!!!!

11. arvina :
    12 March 2009 pada 10:47

    Jangan salahkan rakyat bila mereka lebih memilih untuk tidak memilih!!!
    Bukankah tidak memilih itu adalah memilih dan tidak memilih itu adalah suatu pilihan!!!
    Bukankah memilih adalah suatu hak bukan kewajiban!!!
    Kitapun sudah tau dengan apa perbedaan antara HAK dan KEWAJIBAN!!!
    Rakyat melihat bahwa saat ini,negara ini sedang mengalami krisis kepemimpinan, oleh karena itu rakyat lebih memilih untuk golput daripada memilih para pemimpin yang berdiri dan memimpin dalam sistem yang menyengsarakan mereka.
    Apa pantas menyalahkan orang yang memilih golput,bukankah lebih PANTAS orang-orang yang berdiri diatas pilar sistem yang menyengsarakan,menhinakan,menjual rakyat demi sebuah kekuasaan&kenikmatan duniawi semata???

Tinggalkan Komentar