Visi Ekonomi Tiga Capres Belum Jelas
Pengamat Politik dari Pusat Studi Demokrasi dan Keadilan (Pusdek) Nur Imam Subono berpendapat belum ada program kerja ekonomi yanh jelas dari tiga pasangan calon presiden yang akan bertarung dalam Pemilu Presiden 8 Juli mendatang.
“Saya belum melihat ‘Blue Print’ perencanaan ekonomi secara jelas dari para calon presiden kita,” kata Nur Imam Subono dalam Talk Show bertajuk “Evaluasi Penampilan Perdana tiga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden periode 2009/2014, di Jakarta, Senin (25/5).
Fakta yang terjadi saat ini, menurutnya adalah para calon Presiden dan Wakil Presiden justru sedang berlomba untuk mencari terdakwa yang bernama neoliberalisme.
Menurut dia, ketiga pasangan Capres memiliki kesamaan dalam platform pembangunan ekonomi yang mengedepankan ekonomi kerakyatan, tetapi yang menarik adalah penggunaan termonologi tersebut meski dengan kemasan berbeda pada masing-masing pasangan.
Megawati-Prabowo misalnya menggunakan terminologi membangun ekonomi kerakyatan dan Jusuf Kalla-WIranto menggunakan istilah pembangunan ekonomi rakyat.
Ini bukan berarti karena mereka tidak mengerti ekonomi kerakyatan, tetapi karena latar belakang masing-masing calon yang berbeda dan kemudian memaknainya secara berbeda pula.
Hal ini bisa dilihat dalam acara deklarasi ketiga pasangan calon dimana pasangan SBY-Budiono berpenampilan jauh dari kesan sederhana, berbeda dengan kedua pasangan lain yang berusaha mendekatkan diri dengan wong cilik.
Jusuf Kalla-Wiranto (JK-WIN) yang berjalan kaki diiringi dengan musik asli betawi ingin menunjukkan mereka kental oleh pluralisme budaya Indonesia, sementara Megawati-Prabowo (Mega-Pro) mendeklarasikan pasangan mereka di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang yang menjadi simbol kemiskinan.
Kondisi ini, katanya menjadi menarik jika kemudian dikaitkan dengan konsistensi penggunaan ekonomi kerakyatan sebagai platform membangunan ekonomi pada lima tahun ke depan.
Betapapun kata dia, platform pembangunan ekonomi selama ini sangat sarat dengan peran pasar dengan intervensi negara yang minimal seperti yang dilakukan negara-negara beraliran ekonomi liberalisme.
“Sementara upaya mengedepankan rakyat ataupun kerakyatan relatif terabaikan sehingga potensi-potensi ekonomi rakyat banyak yang seakan terlupakan,” katanya. (ANTARA News)
Cetak halaman ini























26 May 2009 pada 13:18
26 May 2009 pada 22:22
26 May 2009 pada 22:48
26 May 2009 pada 23:44
27 May 2009 pada 00:03
27 May 2009 pada 09:59
27 May 2009 pada 23:11
28 May 2009 pada 23:44
4 June 2009 pada 17:07