Amerika Serikat mengumumkan akan mencabut embargo yang diberlakukan selama lebih dari sepuluh tahun terhadap Pasukan Khusus Indonesia (Kopassus), akibat pelanggaran HAM yang dilakukannya pada tahun sembilan puluhan abad yang lalu.

Keputusan pencabutan embargo yang diumumkan oleh Menteri Pertahanan AS, Robert Gates hari Kamis kemarin dalam pertemuan dengan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, setelah Indonesia mengambil langkah-langkah yang diminta oleh Washington, termasuk pembersihan dari orang yang dipidana karena melanggar hak asasi manusia dari jajaran Pasukan Khusus.

Di lain pihak, kelompok hak asasi manusia menyatakan kekhawatirannya bahwa hal itu akan menjadikan Kopassus Indonesia yang berkekuatan hampir lima ribu prajurit itu masih beberapa individu saja yang dicurigai melanggar hak asasi manusia, tetapi mereka tidak dihukum sama sekali.

Keputusan ini bertujuan untuk memperkuat upaya AS dalam membangun hubungan militer dengan Indonesia, negara Muslim terbesar dalam hal populasinya, yang menganggap Washington sebagai sekutu dalam perang melawan apa yang mereka sebut “ekstremisme Islam”.

Gates mengatakan dalam konferensi pers: “Saya senang dengan memberitahu Presiden (Yudhoyono) hasil dari reformasi militer Indonesia selama dekade terakhir. Dan prosedur yang dibuat oleh Departemen Pertahanan saat saat ini telah memenuhi persyaratan hak asasi manusia. Sehingga Amerika Serikat akan mempelajari program dan kerjasama progresif dengan Pasukan Khusus Indonesia (Kopassus).”

Gates menambahkan bahwa langkah permulaan ini akan dimulai karena telah sesuai dengan konstitusi Amerika, “Namun hal ini tidak berarti bahwa kita meremehkan pentingnya akuntabilitas dan hak asasi manusia.”

Gates menekankan bahwa perluasan kerjasama militer ini di masa depan akan tergantung pada keseriusan pelaksanaan reformasi di dalam Pasukan Khusus Indonesia (Kopassus).

Di sisi lain, sekretaris pers Departemen Pertahanan AS, Geoff Morrell mengatakan bahwa “Ada 12 atau 24 orang yang oleh beberapa dipertanyakan kredibilitasnya dan masih dalam unit…. Yang jelas bahwa kita akan berusaha mengurangi jumlah ini hingga angka nol.”

Seorang pejabat AS di kementerian menilai bahwa dilakukannya kembali kerja sama antara militer AS dan Kopassus sebagai proses yang “bertahap dan terukur”.

Dikatakan bahwa Pasukan Khusus Indonesia (Kopassus).melakukan pelanggaran serius di wilayah Timor Timur pada tahun sembilan puluhan abad yang lalu, sebelum wilayah itu merdeka dan kemudian diakui oleh negara-negara Barat.

Beberapa negara-termasuk Amerika Serikat dan Australia-telah menghentikan latihan gabungan dengan Kopassus karena tuduhan melakukan pelanggaran HAM.

Pada tanggal 13 Mei lalu, anggota parlemen Amerika Serikat mengirimkan surat kepada Menteri Lur Negeri AS, Hillary Clinton dan Menteri Pertahanan, yang mengungkapkan kekhawatiran mereka jika Indonesia menghukum perwira tinggi karena melakukan pelanggaran di masa lalu (mediaumat.com, 23/7/2010).

Tweet

Bagikan

Artikel ini diposting pada tanggal 23 July 2010 pukul 14:00 pada kategori News Dalam Negeri. Anda dapat melacak post ini melalui RSS 2.0 feed. Anda dapat meninggalkan komentar, atau lacak balik pada situs anda.