HTI Press. Begitu mudahnya hukum dipermainkan di negeri ini, membuat kasus korupsi semakin menjadi-jadi. Bahkan, menghadapi koruptor kelas teri seperti Gayus Tambunan saja pemerintah tidak mampu.

Kegagalan pemberantasan korupsi dan mafia hukum ini menjadi salah satu dari sekian masalah yang disoroti DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalsel dalam aksi keprihatinan bertema ‘Negara Gagal, Selamatkan dengan Khilafah’ yang digelar di Banjarmasin, kemarin (24/1) pagi. Aksi ini menyusul aksi serupa yang sehari sebelumnya telah dilakoni oleh HTI se-Jabodetabek di depan Istana Negara, Jakarta.

Aksi yang diikuti sekitar 300 orang tersebut diawali dengan longmarch dari depan Kantor Telkom,  Jl Perintis Kemerdekaan dan memutar menyusuri Jl Haryono MT, Jl Lambung Mangkurat, hingga berakhir di halaman Kantor Gubernur Kalsel Jl Jenderal Sudirman.

Sambil berjalan kaki, massa membawa posterdan spanduk sambil berorasi yang intinya mengecam pemerintah dan negara yang dianggap telah gagal menyejahterakan rakyat, gagal melindungi moralitas rakyat dari pornografi dan pornoaksi, gagal mengelola kekayaan SDA dan migas yang keuntungannya hanya dinikmati segelintir orang, gagal memberantas korupsi dan mafia hukum, serta gagal melindungi akidah umat dari berbagai aliran sesat, kemusrikan, dan paham sepilis.

HTI menyatakan bahwa kegagalan ini disebabkan karena pemimpin yang tidak amanah serta buruknya sistem yang dipakai untuk mengatur negeri ini karena menganut paham sekuler-kapitalisme.

“Demokrasi mustahil menciptakan kesejahteraan rakyat, tapi justru hanya akan menghabiskan uang rakyat untuk menggelar Pemilukada,” ucap salah seorang peserta aksi.

Aktivis DPD I HTI Kalsel, M Hatta dalam orasinya di halaman Kantor Gubernur Kalsel membeberkan sejumlah bukti kegagalan pemerintah, seperti angka kemiskinan maupun angkatan kerja yang dirilis pemerintah yang dinilai sebagai sebuah kebohongan karena jauh dari kenyataan sebenarnya. Angka kemiskinan misalnya, data BPS menyebutkan ada sekitar 31 juta penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria tingkat pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp211.726 atau sekitar Rp7000 per hari.

Sedangkan jika menggunakan kriteria miskin versi Bank Dunia yaitu 2 dolar AS per hari, maka separuh penduduk Indonesia dapat dikategorikan miskin. Begitu pula dengan angkatan kerja Indonesia yang jumlahnya mencapai 108 juta jiwa dan diklaim terus meningkat oleh pemerintah, yang merupakan alumni universitas hanya tujuh juta jiwa, sedangkan sisanya tidak lulus SD dan bahkan tidak pernah mengecap bangku sekolah.
“Inikah yang namanya pertumbuhan ekonomi 6-7 persen? Rakyat sudah lelah dengan janji-janji pemerintah, dan menginginkan perubahan,” katanya yang disambut pekikan takbir oleh peserta aksi.

Terkait masalah-masalah ini, dalam aksi yang berlangsung hampir dua jam itu, HTI pun menyatakan sikapnya bahwa Indonesia adalah negara yang gagal dan disinilah pentingnya untuk menyelamatkan negara dengan syariah secara kaffah.

Sementara itu, Asisten I Setdaprov Kalsel Isra Ismail yang mewakili Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, saat mendapat kesempatan berbicara setelah seluruh orasi usai menepis anggapan bahwa pemerintah telah berbohong. Menurutnya, pemerintah telah  bekerja sungguh-sungguh untuk menyejahterakan rakyat.

“Namun, kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Kami sudah berusaha menyejahterakan rakyat,” katanya. (naz)

Tweet

Bagikan

Artikel ini diposting pada tanggal 27 January 2011 pukul 14:25 pada kategori Liputan Kegiatan. Anda dapat melacak post ini melalui RSS 2.0 feed. Anda dapat meninggalkan komentar, atau lacak balik pada situs anda.