Rokhmat Labib: Inkonsistensi Kelompok Liberal
Thursday, March 11th, 2010
Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama
Para Pemohon adalah orang-orang liberal yang mempunyai agenda untuk menyimpangkan ajaran Islam dan umat Islam.
Musdah Mulia, salah satunya. Hal itu diungkap Ketua Umum DPP HTI dalam sidang pleno Uji Materiil UU Penistaan Agama, Rabu (10/3) siang di Mahkamah Konstitusi.
“Saya pernah berdebat satu forum dengannya, dia menyatakan tidak apa-apa kawin sejenis [...]
Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama
M Mahendradatta, SH, MA, MH, PhD kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan bahwa Pemohon Uji Materiil UU Penistaan agama selalu saja melakukan dikotomi dengan istilah penafsiran mayoritas dan penafsiran minoritas dan selalu menyimpulkan yang mayoritas menindas minoritas.
“Sudah tidak laku lagi mencari simpati dengan melakukan dikotomi tersebut!” tandasnya dalam sidang pleno [...]
Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama
Pernyataan Thamrin Amal Tomagola, agama tidak boleh mengekskusi masalah penafsiran agama, ditolak Muhammad Ismail Yusanto. Dalam sidang MK rabu (10/3) , Thamrin yang menjadi saksi ahli dari MK ini mengatakan berbahaya kalau negara campur tangan karena negara memiliki kekuatan legal.
Menurut Jubir HTI , cara pandang seperti ini adalah sekuler, yang [...]
Habib Riziq Syihab Ketua Front Pembela Islam menyatakan ada sepuluh akibat yang akan timbul bila UU Penistaan Agama dicabut dalam sidang pleno UU Penistaan Agama, Rabu (10/3) pagi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Yakni tidak ada lagi payung hukum untuk memproses penistaan agama; penegakan hukum lumpuh di hadapan penista agama; para penista agama semakin bebas dan merajalela; [...]
Sidang Uji Materiil UU Penistaan Agama
Prof. Dr. Azyumardi Azra, ahli dari Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kebebasan berekspresi harus ada batasannya untuk menjaga agar tidak terjadi penistaan agama.
“UU itu masih diperlukan, adanya ekses dan penafsiran yang semena-mena tidak menjadikannya harus dicabut!” ujarnya dalam sidang Uji Materiil UU tentang Penistaan Agama, Rabu (10/3) di Mahkamah Konstitusi.
Maka UU [...] 
















